100 Hari KDM, Rakyat Puas
Tapi OPD Masih Gagal Mengimbangi!
Eltaranews.com-Bandung. Di tengah euforia kemenangan PERSIB Bandung yang masih menggema di tanah Pasundan, ada satu lagi alasan bagi masyarakat Jawa Barat untuk bergembira: kinerja Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) dalam 100 hari pertamanya menuai apresiasi tinggi dari publik. Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, tingkat kepuasan masyarakat terhadap KDM mencapai angka fantastis 94,8 persen.
Namun, kegembiraan itu ternodai oleh realita pahit: kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jabar ternyata belum mampu mengimbangi semangat dan gebrakan sang Gubernur. Salah satu indikator krusial adalah carut-marut pengelolaan honorarium bagi anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) se-Jawa Barat.
Honor BPSK Belum Cair, Perlindungan Konsumen Terancam
Mirisnya, di tengah pertumbuhan ekonomi Jabar yang cukup menggembirakan 4,98% (year-on-year) di kuartal pertama 2025 para anggota BPSK, yang notabene garda terdepan dalam perlindungan konsumen, justru belum menerima honor mereka selama hampir enam bulan terakhir.
Mpi Tatang Ruswendy, anggota BPSK Sumedang sekaligus Sekjen Badan Pengurus Pusat LPKSM Hurip Medal, dengan tegas menyatakan:
“Harusnya Perlindungan konsumen di Jawa Barat jangan hanya sebatas seremoni. Harus jadi gerakan nyata yang sejalan dengan kebijakan KDM!”
Ia bahkan menginstruksikan seluruh pengurus dan anggota LPKSM Hurip Medal se-Jabar untuk aktif ikut mewanai gerakan perlindugan konsumen ini dan jangan segan untuk melaporkan mereka yang menciderai UUPK 8 tahun 1999 termasuk mengkritisi pejabat daerah yang tidak serius menangani perlindungan konsumen tanpa pandang bulu.
Di Balik Layar: Ada Apa dengan Dana Hibah BPSK?
Kepada Eltaranews.com, R. Adang Herry Pratidy, SH, Wakil Ketua BPSK Kabupaten Cianjur, membenarkan keterlambatan pencairan dana hibah bagi 17 BPSK se-Jabar.
Menurutnya, meski NPHD telah ditandatangani antara Kepala Dinas Indag Jabar dan para Ketua BPSK, hingga kini berkas pencairan belum juga diproses oleh BPKAD Jabar.
“Informasi dari pejabat terkait menyebut ada ‘sesuatu’ yang belum lengkap — entah teknis, entah non-teknis. Tapi masa iya, 100 hari cukup untuk survei publik, tapi belum cukup untuk proses administrasi penting seperti ini?” ujarnya sinis.
Ancaman Terhadap Citra KDM
Permasalahan ini berpotensi menjadi noda besar di tengah popularitas KDM. Jika tidak segera ditangani, maka bukan tidak mungkin semangat membangun Jawa Barat yang ‘istimewa’ akan terganjal oleh kelambanan birokrasi di level OPD.
Di saat rakyat telah menunjukkan kepercayaannya kepada KDM, sudah saatnya OPD di bawahnya menjawab kepercayaan itu dengan kerja nyata, bukan alasan klise.
Akhir Kata: Masihkah Ada Harapan?
Jawa Barat telah memilih arah baru bersama Dedi Mulyadi. Tapi perubahan tak bisa hanya digerakkan dari puncak. Seluruh elemen birokrasi harus bergerak, terutama dalam hal perlindungan konsumen yang langsung menyentuh rakyat kecil.
Jika tidak, impian menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi “Istimewa” hanya akan menjadi slogan kosong di tengah ketidakadilan yang nyata.
(Bang Joy)