SUMEDANG – eltaranews.com. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang memegang peran strategis dalam memperkuat mitigasi risiko bencana sekaligus mendukung iklim investasi yang aman dan berkelanjutan. Langkah ini sejalan dengan arahan Gubernur Jawa Barat melalui surat edaran yang telah disampaikan kepada seluruh pemerintah daerah di Jawa Barat.
Dalam konteks pembangunan dan investasi, BPBD didorong untuk aktif berkolaborasi dengan sektor perizinan. Setiap rencana investasi, khususnya di sektor perumahan, permukiman, restoran, kafe, dan usaha lainnya, harus berbasis kajian risiko bencana agar tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari, baik bagi investor maupun masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan yang digelar di Cafe Tahura Gunung Kunci, Jumat (30/1/2026).
Kepala BPBD Sumedang, Bambang Riyanto, mengatakan bahwa kolaborasi lintas sektor juga diperkuat bersama perangkat perencanaan, khususnya Dinas PUPR. BPBD Kabupaten Sumedang telah memiliki dokumen kajian risiko bencana lengkap beserta peta rawan gempa bumi, banjir, dan longsor.
“Peta-peta tersebut menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha agar pengembangan investasi tetap sejalan dengan prinsip keselamatan dan tata ruang berbasis risiko,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengalaman kejadian longsor di wilayah Tanjungsari yang menimbulkan korban jiwa menjadi pengingat bahwa perencanaan pembangunan harus berpijak pada kajian risiko bencana.
Selain penguatan perencanaan, BPBD juga membentuk klaster penanganan bencana melalui kolaborasi dengan kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah. Klaster tersebut meliputi logistik, kesehatan, akomodasi dan transportasi, rehabilitasi dan rekonstruksi (melibatkan Dinas Perkim), serta pemulihan kehidupan ekonomi.
“Bencana tidak dapat dicegah, tetapi risikonya dapat dikurangi. Pembagian klaster ini bertujuan agar respons penanganan bencana lebih cepat dan terkoordinasi,” tambah Bambang.
Sementara itu, Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir menegaskan pentingnya strategi mitigasi bencana yang komprehensif dengan pendekatan multi-sektor. Menurutnya, meningkatnya risiko longsor dan banjir tidak terlepas dari kerusakan lingkungan akibat ulah manusia, seperti alih fungsi lahan sawah menjadi kawasan perumahan.
“Kerusakan di darat dan laut terjadi akibat perbuatan manusia. Ini sudah diingatkan dalam nilai-nilai agama,” ungkap Bupati.
Bupati menekankan bahwa mitigasi bencana harus mengintegrasikan teknologi, budaya, dan partisipasi masyarakat. Pemanfaatan teknologi diperlukan untuk mempercepat akses data dan informasi kebencanaan, termasuk penguatan sistem peringatan dini serta penyebaran informasi cuaca dari BMKG hingga ke tingkat desa.
“Informasi cuaca harus didetailkan sampai desa. Camat diminta menyebarkan informasi ini ke RT/RW dan masyarakat, termasuk peringatan khusus bagi wilayah rawan longsor,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pencegahan sejak dini melalui identifikasi titik-titik rawan longsor, khususnya di sepanjang jalur jalan. Upaya preventif seperti penanaman pohon dan penguatan struktur tanah dinilai lebih efektif dibandingkan penanganan pascabencana.
Ke depan, BPBD bersama Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup, dan perangkat kewilayahan akan melakukan patroli serta pengecekan lapangan, khususnya di jalan-jalan dan wilayah yang teridentifikasi rawan longsor. Peta rawan bencana dari BMKG, BRIN, dan ITB akan dibagikan kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan.
Melalui kolaborasi lintas lembaga, peningkatan kualitas pelaporan, dan aksi mitigasi yang tepat sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumedang berharap dapat menekan risiko bencana sekaligus menciptakan iklim investasi yang aman, berkelanjutan, dan berpihak pada keselamatan masyarakat.