SUMEDANG-eltaranews.com. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Sumedang menggelar Rapat Pleno dalam rangka penetapan program kerja tahun 2026 di Gedung Negara, Rabu (4/2/2026). Rapat ini sekaligus mengevaluasi kinerja TPAKD sepanjang tahun 2025 yang dinilai menunjukkan capaian signifikan.
Sepanjang 2025, TPAKD Sumedang menjalankan lima program utama dan sebagian besar realisasinya melampaui target. Program Laku Pandai, misalnya, mencatat realisasi 3.590 agen dari target 1.230 agen. Sementara sosialisasi mencapai 122 kegiatan dari target 90.
Program Simpanan Pelajar (Simpel) juga mencatat hasil positif dengan realisasi 7.958 nasabah dari target 4.330, serta 124 kegiatan sosialisasi. Program lain seperti Pembiayaan Melawan Rentenir melalui Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA), business matching, dan edukasi pasar modal turut melampaui target yang ditetapkan.
Atas capaian tersebut, TPAKD Sumedang menerima apresiasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat sebagai TPAKD terbaik se-Jawa dan Bali. Program KURDA yang bekerja sama dengan Bank Sumedang menjadi salah satu program unggulan, dengan skema subsidi bunga di mana 3 persen dibayar debitur dan 9 persen ditanggung pemerintah daerah melalui APBD, dengan plafon maksimal Rp50 juta per UMKM.
Memasuki tahun 2026, TPAKD Sumedang menetapkan sejumlah program lanjutan dan program baru yang disesuaikan dengan tantangan akses layanan keuangan, literasi keuangan, permodalan UMKM, hingga perlindungan usaha sektor pertanian dan peternakan.
Program baru yang ditetapkan antara lain pengembangan Desa Wisata Rancakalong sebagai ekosistem inklusi keuangan terintegrasi, pengembangan sentra produksi beras di Kecamatan Ujung Jaya, serta program BEREHAN atau kurban ASN yang disinergikan dengan Bank BJB.
Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldilla menyambut baik arah program kerja TPAKD tahun 2026 yang dinilainya fokus pada penguatan inklusi keuangan secara menyeluruh.
“Upaya ini dilakukan melalui penguatan program Laku Pandai, perluasan Simpanan Pelajar di sekolah dan pondok pesantren, serta optimalisasi pembiayaan inklusif melalui program KURDA,” ujar Wabup Fajar.
Ia menegaskan, perlindungan terhadap keberlanjutan usaha masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan peternakan, juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Melalui penguatan asuransi usaha tani padi (AUTP), asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K), serta asuransi mikro, kami ingin memastikan pelaku usaha memiliki ketahanan menghadapi berbagai risiko dan guncangan ekonomi,” katanya.
Menurutnya, pengembangan potensi unggulan daerah seperti Desa Wisata Rancakalong dan sentra produksi beras Ujung Jaya untuk mendukung program makan bergizi gratis perlu dibangun dalam satu ekosistem inklusi keuangan yang terintegrasi.
“Dengan cara ini, kami berharap tercipta nilai tambah ekonomi, perluasan akses pasar, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Sebagai bagian dari inovasi, penetapan program BEREHAN (kurban ASN) juga menjadi tindak lanjut arahan Rakorda TPAKD Provinsi Jawa Barat. Wabup Fajar pun mengajak seluruh OPD, instansi vertikal, lembaga jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk terus memperkuat sinergi agar seluruh program TPAKD dapat dilaksanakan secara terukur dan berkelanjutan.
(Bahaep)