SUMEDANG — eltaranews com. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang menegaskan sikapnya terkait persoalan yang menyeret Wakil Bupati Sumedang dan saat ini tengah dalam proses investigasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Sikap tersebut disampaikan melalui Siaran Pers DPRD Kabupaten Sumedang tertanggal 30 Agustus 2026, setelah pimpinan DPRD menggelar rapat bersama pimpinan fraksi dan alat kelengkapan DPRD.
Dalam rapat tersebut, DPRD membahas perkembangan persoalan Wakil Bupati Sumedang yang tengah ditangani oleh tim investigasi yang dibentuk Gubernur Jawa Barat.
DPRD Kabupaten Sumedang menyatakan menghormati langkah Gubernur Jawa Barat yang telah membentuk tim investigasi untuk menindaklanjuti isu yang berkembang.
DPRD juga memilih menunggu hasil resmi investigasi dan berharap seluruh proses berjalan secara objektif, transparan, adil, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“DPRD Kabupaten Sumedang menunggu hasil resmi dari tim investigasi dan berharap agar proses investigasi berjalan objektif dan transparan, sehingga menghasilkan keputusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan,” demikian salah satu poin kesimpulan rapat tersebut.
Selanjutnya, DPRD Kabupaten Sumedang memastikan akan menindaklanjuti hasil investigasi sesuai kewenangan DPRD dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Di tengah proses investigasi tersebut, DPRD juga meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang agar tetap fokus menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
DPRD mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga suasana kondusif dan tidak memperkeruh keadaan sebelum hasil investigasi resmi disampaikan.
“DPRD Kabupaten Sumedang akan terus mengawasi perkembangan proses investigasi dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat serta kelangsungan pemerintahan daerah tetap menjadi prioritas utama,” tegas DPRD dalam siaran pers tersebut.
Sikap DPRD ini sejalan dengan langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya membentuk tim investigasi untuk mengusut persoalan yang berkembang secara objektif. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga meminta seluruh pihak menunggu hasil pemeriksaan dan tidak membangun opini atau narasi sebelum investigasi selesai.
Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Sidik Jafar, S.E., menandatangani siaran pers tersebut di Sumedang pada 30 Agustus 2026.
Enam Sikap DPRD Sumedang
Menghormati langkah Gubernur Jawa Barat membentuk tim investigasi.
Menunggu hasil resmi investigasi dan mendorong proses yang objektif serta transparan.
Menindaklanjuti hasil investigasi sesuai kewenangan DPRD.
Meminta Pemkab Sumedang tetap fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Mengimbau masyarakat menjaga kondusivitas.
Mengawasi proses investigasi serta memastikan kepentingan masyarakat dan keberlangsungan pemerintahan tetap menjadi prioritas.
(Bahaep)