Sebelumnya, anggaran yang dialokasikan untuk BPSK tidak tergolong besar tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan Operasional dan Honorarium pegawai sekretariat dan anggota komisioner yang umumnya berada pada kisaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) atau bahkan di bawahnya. Dengan adanya pemangkasan anggaran yang cukup signifikan, dikhawatirkan beberapa aspek penting dalam pelayanan publik BPSK akan terganggu, antara lain:
- Penurunan Kualitas Pelayanan – Dengan keterbatasan dana, efektivitas penyelesaian sengketa konsumen bisa menurun akibat keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas operasional.
- Motivasi dan Kesejahteraan Pegawai – Honorarium yang sudah relatif rendah akan semakin berkurang, yang dapat berimplikasi pada penurunan kinerja pegawai sekretariat dan anggota komisioner.
- Hambatan dalam Akses Layanan Konsumen – Dengan anggaran yang lebih kecil, mobilitas dan akses layanan kepada masyarakat bisa menjadi lebih terbatas, terutama bagi daerah-daerah dengan kasus sengketa konsumen yang tinggi.
Pentingnya BPSK bagi Masyarakat
BPSK berperan vital dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha secara cepat, murah, dan efisien dibandingkan jalur litigasi di pengadilan. Keberadaan BPSK membantu masyarakat yang mengalami permasalahan dalam transaksi barang dan jasa, sehingga efisiensi anggaran yang terlalu besar akan sangat berdampak pada keberlanjutan perlindungan konsumen di Jawa Barat.
Kesimpulan
Efisiensi anggaran yang diterapkan terhadap BPSK harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap perlindungan konsumen dan efektivitas pelayanan publik. Oleh karena itu, pendekatan strategis dalam mengadvokasi keberlanjutan anggaran BPSK sangat diperlukan agar kepentingan masyarakat tetap terjaga. Dengan komunikasi yang baik antara BPSK, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan kebijakan yang lebih proporsional dapat diterapkan demi keberlanjutan perlindungan konsumen di Jawa Barat.