Sumedang – eltaranews.com Hari Konsumen Nasional (HARKONAS) selama ini bukan sekadar seremoni tahunan. Ia hadir sebagai pengingat bahwa setiap individu, tanpa kecuali, adalah konsumen yang memiliki hak untuk dilindungi. Namun, Harkonas 2026 terasa berbeda, lebih sunyi, lebih redup, dan nyaris kehilangan gaung yang dulu mampu menggugah kesadaran publik secara luas.
Pada tahun-tahun sebelumnya, peringatan Hari Konsumen Nasional diramaikan dengan berbagai kegiatan berskala nasional hingga daerah. Mulai dari edukasi publik, kampanye hak konsumen, hingga forum diskusi yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Semua itu bukan sekadar euforia, melainkan instrumen strategis untuk membangun kesadaran kolektif bahwa perlindungan konsumen adalah fondasi penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat.
Namun kini, intensitas itu terasa menurun. Minimnya kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat membuat pesan utama Harkonas seolah tidak tersampaikan dengan kuat. Padahal, di tengah pesatnya digitalisasi, di mana transaksi daring semakin mendominasi, risiko kerugian konsumen justru semakin kompleks. Mulai dari penipuan online, barang tidak sesuai deskripsi, hingga penyalahgunaan data pribadi.
Dalam konteks ini, peran negara menjadi sangat krusial. Kehadiran Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sejatinya menjadi garda terdepan dalam memberikan rekomendasi kebijakan serta advokasi bagi konsumen. Namun, tanpa dukungan kuat dari pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, upaya tersebut akan terasa timpang.
Perlindungan konsumen bukan hanya soal menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Lebih dari itu, ia adalah indikator kehadiran negara dalam menjamin keadilan ekonomi. Ketika konsumen merasa aman dan terlindungi, kepercayaan terhadap pasar akan tumbuh. Dan dari situlah roda perekonomian dapat berputar dengan sehat dan berkelanjutan.
Harkonas 2026 seharusnya menjadi momentum refleksi. Apakah negara masih menempatkan perlindungan konsumen sebagai prioritas? Ataukah isu ini mulai tergeser oleh agenda lain yang dianggap lebih mendesak?
Yang jelas, membiarkan kesadaran konsumen melemah adalah langkah mundur. Tanpa edukasi yang masif dan berkelanjutan, masyarakat akan tetap berada pada posisi rentan dan tidak memahami haknya, tidak tahu harus mengadu ke mana, dan akhirnya memilih diam saat dirugikan.
Sudah saatnya Harkonas dikembalikan pada ruhnya, bukan sekadar peringatan, tetapi gerakan. Gerakan untuk membangun konsumen yang cerdas, kritis, dan berdaya. Dan yang tak kalah penting, mendorong negara untuk benar-benar hadir bukan hanya dalam regulasi, tetapi juga dalam aksi nyata.
Jika tidak, maka Harkonas hanya akan menjadi tanggal di kalender. Tanpa makna, tanpa dampak.
(Mpirus)