Sumedang – eltaranews.com Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Sumedang menggelar audiensi dengan DPRD Sumedang di Gedung DPRD, Jumat (24/04/2026). Pertemuan ini menyoroti kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, khususnya terkait kebutuhan anggaran dan penguatan teknis di lapangan.
Ketua Forum BPD Kabupaten Sumedang, , menyampaikan apresiasi atas respons positif DPRD terhadap aspirasi yang disampaikan. Ia menegaskan, pelaksanaan pilkades serentak memiliki delapan tahapan krusial, termasuk penanganan perselisihan, yang membutuhkan dukungan anggaran memadai dari pemerintah daerah.
“Tanpa kepastian anggaran, pelaksanaan tugas BPD di setiap tahapan akan sulit berjalan optimal. Kami ingin pilkades ini melahirkan pemimpin desa yang berintegritas sesuai harapan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, masih banyak aspek dalam proses pilkades yang perlu diperbaiki dan disempurnakan. Karena itu, Forum BPD mendorong adanya langkah konkret dari pemerintah daerah dan DPRD untuk memastikan seluruh kebutuhan tersebut terpenuhi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Sumedang, , menyatakan pihaknya telah menerima berbagai masukan dari BPD, termasuk dari 93 desa yang akan mengikuti pilkades pada 28 Oktober mendatang.
“Ada beberapa kendala teknis dan penganggaran yang harus segera diselesaikan. Namun pada prinsipnya, kami bersama pemerintah daerah berkomitmen agar pilkades berjalan aman, nyaman, dan menghasilkan kepala desa terbaik,” katanya.
Ia menjelaskan, hasil audiensi menghasilkan dua poin penting. Pertama, DPRD akan melakukan pengecekan ulang terhadap penganggaran, khususnya untuk mendukung pengawasan operasional BPD yang dinilai memiliki beban tugas cukup berat. Selain itu, sosialisasi e-voting juga akan diperkuat mengingat sistem tersebut direncanakan diterapkan dengan skema satu TPS per desa.
“Panitia perlu disiapkan secara matang. Bahkan, kami mengusulkan pelatihan teknis disertai deklarasi pilkades damai, serta penganggaran untuk mengantisipasi potensi perselisihan,” tambahnya.
Kedua, terkait usulan kenaikan tunjangan kinerja BPD, Asep Kurnia menyebut hal itu akan dikaji lebih lanjut. Menurutnya, peningkatan beban kerja BPD, termasuk dalam mendukung berbagai program pemerintah, menjadi pertimbangan penting dalam pembahasan tersebut.
Sebagai tindak lanjut, DPRD melalui Komisi I akan menghitung ulang seluruh kebutuhan yang diajukan serta mempresentasikan hasilnya sebagai bahan pertimbangan kebijakan. Selain itu, monitoring dan koordinasi berkelanjutan juga akan dilakukan guna memastikan seluruh tahapan pilkades berjalan sesuai harapan.
Audiensi ini menjadi langkah awal penguatan sinergi antara BPD, DPRD, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pilkades serentak yang berkualitas, transparan, dan berintegritas di Kabupaten Sumedang.
(Bahaep)