SUMEDANG — eltaranews.com. Perkembangan isu dugaan penganiayaan terhadap sekretaris pribadi (Sekpri) Wakil Bupati Sumedang berinisial RY terus menjadi perhatian publik. Menyikapi situasi tersebut, DPD LSM Laskar NKRI Kabupaten Sumedang menyatakan sikap dan mendesak aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara transparan, objektif dan akuntabel.
Ketua DPD LSM Laskar NKRI Kabupaten Sumedang, Yudi Tahyudin, dalam pernyataan sikap yang disampaikan kepada media, Rabu (2/9/2026), mengatakan pihaknya tidak akan mundur dalam upaya mendorong penegakan kebenaran dan supremasi hukum.
Menurut Yudi, beredarnya dokumen konsultasi hukum terkait dugaan penganiayaan Sekpri berinisial RY di berbagai platform media sosial dan media online telah memunculkan beragam reaksi di tengah masyarakat.
“Sebagian masyarakat Sumedang yang mengetahui isu tersebut terkejut dan mendesak adanya penegakan hukum yang transparan. Kami juga melihat adanya kekhawatiran terhadap integritas pemerintahan daerah,” ujar Yudi.
Meski demikian, Laskar NKRI menegaskan bahwa seluruh informasi yang berkembang masih harus diuji melalui proses hukum. Karena itu, pihaknya meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada isu yang beredar di ruang publik, tetapi melakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk menemukan fakta sebenarnya.
Minta Polisi Usut Secara Objektif
Yudi mendesak pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan secara komprehensif, objektif dan akuntabel apabila terdapat dugaan tindak pidana dalam persoalan tersebut.
Menurutnya, proses hukum yang transparan diperlukan agar tidak terjadi spekulasi berkepanjangan sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat.
“Kami berharap pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh, objektif dan akuntabel. Jangan sampai kegaduhan di masyarakat terus berkembang karena tidak ada kejelasan,” tegasnya.
Laskar NKRI juga menyatakan akan melakukan komunikasi dengan Ketua Umum LSM Laskar NKRI, H.M.E. Suparno, beserta jajaran DPP di Karawang, Jawa Barat, terkait rencana konsolidasi dan pengkajian lebih lanjut atas persoalan yang tengah berkembang.
Apabila mendapat persetujuan dari DPP, Laskar NKRI Sumedang menyatakan akan menyiapkan langkah lanjutan, termasuk audiensi dengan pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Sumedang.
Bupati Diminta Tidak Pasif
Selain mendesak aparat penegak hukum, Yudi juga meminta Bupati Sumedang tidak bersikap pasif menghadapi persoalan yang telah menjadi perhatian publik.
Ia meminta Bupati mengambil langkah kepemimpinan dengan melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap jajaran pemerintahan apabila memang terdapat persoalan yang harus ditindaklanjuti.
“Ini sudah menjadi konsumsi publik. Karena itu, kami berharap pemerintah daerah tidak hanya diam, tetapi menunjukkan sikap dan langkah yang jelas sesuai kewenangannya,” katanya.
Menurut Laskar NKRI, persoalan tersebut bukan semata-mata urusan internal apabila telah menyangkut kepentingan publik dan berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.
Dorong DPRD Gunakan Kewenangan
Laskar NKRI Sumedang juga mendorong DPRD Kabupaten Sumedang menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam menyikapi persoalan tersebut.
Yudi menilai lembaga legislatif daerah memiliki posisi penting untuk memastikan adanya pengawasan terhadap jalannya pemerintahan serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh kejelasan atas persoalan yang menjadi perhatian publik.
“Kami mendorong DPRD Kabupaten Sumedang mengambil tindakan yang jelas sesuai kewenangannya untuk mengungkap persoalan ini,” ujarnya.
Siapkan Audiensi dan Gerakan Moral
Sebagai bentuk tekanan moral, DPD Laskar NKRI Sumedang menyatakan tengah menyiapkan agenda audiensi dan gerakan moral. Salah satu rencana yang disebutkan adalah mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten Sumedang/IPP serta DPRD Kabupaten Sumedang.
Namun, Yudi menegaskan setiap langkah akan ditempuh melalui mekanisme organisasi dan setelah berkoordinasi dengan jajaran DPP.
“Kami akan melakukan audiensi atau gerakan moral. Tetapi semuanya akan kami komunikasikan terlebih dahulu dengan pimpinan organisasi,” katanya.
Tidak hanya persoalan dugaan penganiayaan yang menjadi perhatian, Laskar NKRI Sumedang juga menyatakan dukungan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Sumedang.
Yudi meminta aparat penegak hukum bekerja tanpa intervensi maupun intimidasi dari pihak mana pun.
“Jangan ada intervensi terhadap aparat penegak hukum. Kami mendukung pemberantasan korupsi dari tingkat desa hingga pemerintahan di atasnya, sepanjang dilakukan berdasarkan hukum dan alat bukti yang sah,” tegasnya.
Ia menambahkan, Laskar NKRI akan terus mengawal berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Menurutnya, kekuasaan harus dijalankan dengan menjunjung tinggi etika, integritas, keadilan dan kepentingan publik.
“Ketika moral dan integritas pemimpin rusak, yang terdampak bukan hanya pribadi, tetapi masyarakat luas. Karena itu, kekuasaan harus selalu dikawal dengan nilai keadilan dan tanggung jawab,” pungkas Yudi.
Laskar NKRI Sumedang menegaskan seluruh langkah yang akan dilakukan merupakan bentuk kontrol sosial dan gerakan moral. Sementara terkait dugaan tindak pidana dalam isu yang berkembang, pihaknya menyerahkan pembuktian kepada aparat penegak hukum dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
(Bahaep)