Sumedang – eltaranews.com – Anggota DPRD Kabupaten Sumedang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Agung Gundara, mengaku terharu sekaligus prihatin saat mendengar langsung keluh kesah warga penyandang disabilitas di Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Minggu (18/10/2026).
Perasaan tersebut muncul ketika dirinya turut serta dalam penyerahan bantuan kursi roda kepada dua warga penyandang disabilitas, yakni Radit Adytia (13), warga Desa Sukamanah, dan Eti Rohaeti (33), warga Dusun Cikulu, Desa Cimanintin. Keduanya merupakan warga yang berada di daerah pemilihan (dapil) Agung Gundara.
Dalam kesempatan itu, Agung menilai masih terdapat persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, khususnya terkait pemenuhan hak masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial.
Ia mengapresiasi langkah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar NKRI yang telah hadir membantu masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, kepedulian organisasi kemasyarakatan seperti itu sangat berarti, terutama bagi warga yang belum mendapatkan pelayanan dan bantuan secara optimal.
“Saya memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Laskar NKRI yang sudah hadir dan membantu mengakomodasi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Namun, di balik apresiasi tersebut, Agung juga mempertanyakan kehadiran pemerintah dalam memastikan bantuan sosial dan pelayanan dasar benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Ia menyoroti kemungkinan adanya persoalan dalam alur penyampaian informasi dan pengajuan bantuan, mulai dari tingkat desa hingga pemerintah kabupaten. Karena itu, ia mempertanyakan sejauh mana peran perangkat daerah terkait, terutama Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, dalam memastikan kebutuhan warga terdata dan mendapatkan penanganan.
“Ini menjadi bahan evaluasi bagi saya. Nanti akan saya sampaikan dalam forum rapat antara DPRD dan pemerintah daerah. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan perhatian,” tegasnya.
Agung menambahkan, persoalan yang ditemukan di Kecamatan Jatinunggal tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut. Ia menduga persoalan serupa berpotensi terjadi di wilayah kecamatan lain, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap pendataan warga serta mekanisme penyaluran bantuan.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak cukup hanya berorientasi pada proyek infrastruktur berskala besar. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat di pelosok memperoleh akses yang layak terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
“Di satu sisi kita melihat pembangunan dengan anggaran besar, tetapi di sisi lain masih ada masyarakat yang membutuhkan bantuan dasar. Ini harus menjadi perhatian serius. Di mana kehadiran pemerintah ketika masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial?” ungkapnya.
Ia menegaskan, pemerataan pembangunan harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang tinggal di pusat kota maupun di wilayah perdesaan. Jangan sampai masyarakat di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan mengalami kesulitan memperoleh bantuan hanya karena persoalan pendataan, komunikasi, atau koordinasi antar instansi.
Agung juga mengajak organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat untuk terus berperan aktif menyampaikan aspirasi warga. Menurutnya, informasi yang diperoleh langsung dari lapangan dapat menjadi masukan penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah.
“Organisasi kemasyarakatan memiliki peran penting untuk membantu mengungkap persoalan yang dihadapi masyarakat. Aspirasi yang disampaikan kepada kami akan menjadi bahan kritik dan evaluasi agar pemerintah daerah bisa melakukan perbaikan,” katanya.
Ia berharap sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan organisasi kemasyarakatan dapat diperkuat sehingga kebutuhan warga yang selama ini belum tertangani bisa segera mendapatkan solusi.
Penyerahan bantuan kursi roda tersebut pun diharapkan tidak hanya menjadi bentuk kepedulian sosial, tetapi juga momentum untuk mendorong perhatian yang lebih serius terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas dan masyarakat kurang mampu di Kabupaten Sumedang.
Dengan demikian, kehadiran pemerintah dapat benar-benar dirasakan masyarakat melalui pelayanan yang merata, pendataan yang akurat, serta penyaluran bantuan yang tepat sasaran.
(Bahaep)