SUMEDANG – eltaranews.com. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Bayu Satya Prawira, SH., melakukan kunjungan kerja ke Desa Jatihurip, Kabupaten Sumedang, Selasa (2/11/2026), dalam rangka kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya anggota legislatif untuk memantau langsung kondisi masyarakat sekaligus menyerap aspirasi dan mengetahui berbagai kebutuhan warga di tingkat desa.
Dalam kesempatan itu, Bayu mengatakan, pengawasan pemerintahan daerah tidak cukup hanya dilakukan saat agenda reses. Menurutnya, anggota DPRD harus rutin turun ke lapangan agar dapat mengetahui perkembangan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
“Setiap minggu kami berupaya turun ke bawah untuk melakukan pengawasan. Jangan hanya saat reses kita menanyakan apa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat, tetapi setiap minggu dan setiap bulan harus terus diperbarui,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, setiap desa memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, diperlukan pemantauan langsung agar kebijakan dan program pembangunan yang diperjuangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Bayu yang bertugas di Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat menegaskan, salah satu fokus pengawasannya adalah mendorong peningkatan perekonomian masyarakat, pengembangan UMKM, sektor pertanian, peternakan, serta penguatan ketahanan pangan.
Menurutnya, sektor-sektor tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung program ketahanan pangan nasional.
“Yang terpenting sekarang adalah kerja nyata. Bagaimana perekonomian masyarakat bisa meningkat, UMKM berkembang, pertanian dan peternakan semakin maju, serta ketahanan pangan terus berjalan,” tegasnya.
Bayu juga menyampaikan bahwa dirinya terus berupaya memperjuangkan berbagai usulan pembangunan dari desa agar dapat terealisasi melalui program pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
Namun, ia mengaku masih menemukan sejumlah usulan masyarakat yang belum dapat direalisasikan, bahkan ada yang tertahan dalam proses pengajuan.
Ia menyoroti kemungkinan adanya kendala administrasi maupun kepentingan oknum tertentu yang berpotensi menghambat usulan pembangunan.
“Kami sedang berupaya mencari tahu mengapa sejumlah usulan desa tidak muncul atau tertahan. Jangan sampai ada kepentingan pribadi oknum tertentu yang justru menghambat program untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Selain persoalan pembangunan, Bayu turut menyoroti perubahan data desil dalam penentuan penerima bantuan sosial. Ia menilai persoalan administrasi perlu menjadi perhatian bersama agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak dirugikan.
Ia mencontohkan adanya warga yang secara ekonomi tergolong kurang mampu, tetapi mengalami perubahan kategori desil setelah mendapatkan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa untuk keperluan memperoleh pelayanan kesehatan dengan biaya lebih ringan atau gratis.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu dicermati karena perubahan data administrasi dapat berdampak terhadap pengelompokan desil dan kelayakan masyarakat dalam menerima bantuan sosial.
“Ini menjadi salah satu temuan di lapangan. Niatnya mungkin baik untuk membantu warga yang sedang sakit agar mendapatkan pelayanan kesehatan, tetapi ternyata bisa berdampak terhadap perubahan data desil. Hal-hal seperti ini harus diminimalisasi dan dikritisi agar masyarakat tidak dirugikan,” jelasnya.
Bayu menegaskan, pengawasan secara langsung ke desa akan terus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab anggota DPRD dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Ia juga membuka ruang komunikasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi dan media sosial, sehingga berbagai persoalan di tengah masyarakat dapat segera diketahui dan diperjuangkan.
Melalui kegiatan tersebut, Bayu berharap sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan wakil rakyat semakin kuat, sehingga setiap usulan pembangunan dapat diperjuangkan secara tepat sasaran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Sumedang.
(Bahaep)