BANDUNG. Eltaranews.com – Pengurus Daerah Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Daerah 10 Jawa Barat menggelar rapat koordinasi di Sekretariat RAPI Daerah 10 Jawa Barat, Rabu (12/8/2026). Pertemuan tersebut menjadi bagian penting dari konsolidasi organisasi setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pengurus Nasional RAPI tentang pengesahan kepengurusan definitif Pergantian Antar Waktu (PAW) masa bakti 2024–2029.
SK yang ditetapkan pada 5 Agustus 2026 itu menjadi landasan bagi jajaran kepengurusan RAPI Daerah 10 Jawa Barat untuk melanjutkan roda organisasi secara lebih terarah sekaligus memastikan program kerja berjalan sesuai kebutuhan organisasi dan perkembangan di lapangan.
Rakor tidak hanya membahas struktur kepengurusan baru, tetapi juga menjadi forum untuk menyamakan persepsi, memperkuat komunikasi antarjajaran pengurus, serta menetapkan sejumlah agenda strategis yang perlu segera ditindaklanjuti.
PAW Jadi Momentum Pembenahan Organisasi
Sekretaris RAPI Daerah 10 Jawa Barat, Bangun Budiarto (JZ10BDT), mengatakan bahwa salah satu agenda penting dalam rakor tersebut adalah sosialisasi susunan kepengurusan PAW sekaligus penandatanganan pakta integritas oleh seluruh jajaran pengurus.
Menurut Bangun, pakta integritas bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bentuk kesanggupan moral setiap pengurus untuk menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab.
“Pakta integritas atau surat pernyataan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk siap dan bersedia membangun Rapida 10 Jawa Barat agar menjadi lebih baik lagi ke depan,” ujar Bangun.
Ia menambahkan, konsolidasi diperlukan agar setiap pengurus memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program maupun pengambilan keputusan organisasi.
Sejumlah Agenda Strategis Mulai Dimatangkan
Dalam rapat tersebut, jajaran RAPI Daerah 10 Jawa Barat juga membahas sejumlah agenda yang dinilai membutuhkan perhatian dan tindak lanjut dalam waktu dekat.
Di antaranya persiapan pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) di Kabupaten Garut dan Kabupaten Indramayu. Selain itu, pengurus juga melakukan evaluasi terhadap pekerjaan rumah pembinaan organisasi di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bandung Barat.
Agenda organisasi juga diarahkan pada kesiapan RAPI Daerah 10 Jawa Barat dalam menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.
Tidak hanya menyentuh aspek program, rakor turut membahas pembenahan sarana pendukung sekretariat. Sejumlah fasilitas akan diinventarisasi dan diperbarui, antara lain rencana pengadaan proyektor serta penambahan toren air berkapasitas 500 liter.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa konsolidasi organisasi tidak hanya diarahkan pada pembenahan struktur, tetapi juga penguatan fasilitas yang menunjang aktivitas administrasi dan pelayanan organisasi.
Ketua Rapida : PAW Disusun Berdasarkan Kebutuhan
Ketua RAPI Daerah 10 Jawa Barat, Yaya Dachyarna (JZ10BJY), menjelaskan bahwa proses penyusunan kepengurusan PAW dilakukan melalui pembahasan dan pertimbangan yang cukup panjang, sekitar dua bulan.
Menurutnya, perubahan komposisi kepengurusan merupakan bagian dari dinamika organisasi. Sejumlah kondisi menjadi pertimbangan, mulai dari adanya pengurus yang mengundurkan diri, beberapa personel yang mendapatkan penugasan di tingkat nasional, hingga kebutuhan penyegaran untuk meningkatkan efektivitas kerja organisasi.
“Intinya PAW ini mencakup anggota baru, mutasi, dan rotasi jabatan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan personil,” tegas Yaya.
Yaya juga menyampaikan adanya kebijakan penataan Satuan Tugas di tingkat Jawa Barat. Seluruh struktur tersebut akan disatukan dalam nomenklatur Satgas RAPI Jabar, dengan masa bakti yang diselaraskan dengan periode kepengurusan.
Selain itu, RAPI Daerah 10 Jawa Barat juga menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengelola Kesekretariatan. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat fungsi administrasi dan memastikan aktivitas sekretariat dapat berjalan secara optimal dalam mendukung kegiatan organisasi.
DPPOD Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas
Dukungan terhadap pembenahan organisasi juga disampaikan Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Daerah (DPPOD) RAPI Daerah 10 Jawa Barat.
Ketua DPPOD RAPI Jabar, Prof. Dr. Heriyono (JZ10RED), melalui arahan tertulis yang disampaikan anggota DPPOD, Mulyana Sulaeman (JZ10AC) dan Deden Faisal Abdalloh (JZ10VFA), menekankan pentingnya tata kelola organisasi yang tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“DPPOD 10 Jawa Barat menekankan pentingnya tertib organisasi, transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi yang efektif. Setiap program dan pengelolaan organisasi harus dilaksanakan sesuai ketentuan serta dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
DPPOD juga mendorong seluruh jajaran pengurus agar membangun komunikasi yang lebih terbuka dalam menyelesaikan berbagai persoalan organisasi. Setiap perbedaan maupun persoalan internal diharapkan dapat diselesaikan secara objektif melalui mekanisme organisasi, sehingga tidak berkembang menjadi kesalahpahaman antarpengurus.
DPPOD menyatakan kesiapan untuk menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memberikan rekomendasi terhadap berbagai persoalan organisasi. Setiap hasil rapat diharapkan tidak berhenti pada keputusan, tetapi dilanjutkan dengan langkah konkret yang memiliki target, ukuran keberhasilan, serta penanggung jawab yang jelas.
Konsolidasi untuk RAPI Jabar yang Lebih Solid
Terbitnya SK kepengurusan definitif PAW menjadi babak baru bagi RAPI Daerah 10 Jawa Barat untuk memperkuat konsolidasi dan meningkatkan efektivitas organisasi hingga akhir masa bakti 2024–2029.
Dengan struktur kepengurusan yang telah disahkan, pembagian tugas yang lebih jelas, serta dukungan pengawasan dari DPPOD, RAPI Daerah 10 Jawa Barat diharapkan mampu menjaga soliditas internal sekaligus meningkatkan kontribusinya kepada masyarakat.
Terlebih, RAPI memiliki peran strategis dalam membangun komunikasi masyarakat, termasuk ketika terjadi kondisi darurat dan kebencanaan. Karena itu, penguatan organisasi di tingkat daerah dan wilayah menjadi bagian penting untuk memastikan jaringan komunikasi tetap dapat berfungsi secara cepat, tertib, dan efektif ketika dibutuhkan.
Rakor tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa kepengurusan PAW bukan semata perubahan susunan personel, tetapi diarahkan sebagai momentum penataan, penyegaran, dan penguatan kinerja RAPI Daerah 10 Jawa Barat dalam menjalankan program organisasi ke depan.