Ratusan Warga Calangcang Tolak Pembangunan Jalan Baru, Khawatir Jadi Akses Tambang Batu dan Tanah

Terkini

SUMEDANG – eltaranews.com – Rencana pembangunan jalan baru di Dusun Calangcang, Desa Legok Kidul, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, menuai penolakan dari masyarakat. Warga menduga pembangunan jalan tersebut bukan semata-mata untuk kepentingan agrowisata, melainkan disiapkan sebagai akses menuju lokasi pertambangan batu dan tanah yang dikhawatirkan berdampak terhadap kerusakan lingkungan serta mengganggu kehidupan masyarakat sekitar.

Penolakan tersebut disampaikan melalui petisi yang telah ditandatangani lebih dari 100 warga. Mereka meminta pemerintah daerah turun tangan untuk mengkaji kembali kegiatan pembangunan jalan tersebut, termasuk kejelasan peruntukan, legalitas perizinan, dan dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan.

Salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, pembangunan jalan itu telah menimbulkan keresahan, terutama bagi warga yang rumahnya berada tepat di sekitar jalur pembangunan.

“Kami lebih dari seratus warga sudah menandatangani penolakan. Apalagi jalan tersebut melintas di depan rumah saya. Suara bising kendaraan dan debu serta asapnya masuk ke rumah. Namun, kegiatan pembangunan tetap berjalan seolah tidak mendengar keberatan warga,” ungkapnya.

Ia juga mempertanyakan dukungan terhadap pembangunan jalan tersebut. Menurutnya, kegiatan itu hanya didukung sekitar 13 orang warga yang sebagian merupakan pemilik tanah yang telah dibeli oleh pihak pengusaha.

Persoalan semakin berkembang setelah sejumlah warga mempertanyakan transparansi rencana pembangunan. Mereka menilai belum pernah ada musyawarah yang melibatkan masyarakat secara menyeluruh sebelum pekerjaan jalan dilaksanakan.

Dalam penyampaian keberatan warga, disebutkan pula bahwa lokasi yang sebelumnya diperkenalkan sebagai kawasan ekowisata, termasuk rencana pembangunan sirkuit, kini justru tidak terawat dan belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Warga juga mengungkapkan adanya persoalan terkait pemanfaatan tanah khas desa yang menurut mereka secara turun-temurun digunakan masyarakat Cijambe tanpa kompensasi yang jelas.

Selain itu, pembangunan jalan di kawasan Bebedahan disebut telah menimbulkan dampak terhadap infrastruktur pertanian. Sejumlah saluran drainase atau saluran pengairan dikabarkan hilang maupun terganggu akibat pekerjaan tersebut sehingga berpotensi merusak lahan pertanian warga.

Warga juga mempertanyakan dokumen persetujuan yang dikaitkan dengan rencana pengembangan ekowisata terpadu. Mereka mengaku tidak pernah menandatangani surat pernyataan tidak keberatan atas rencana pembangunan tersebut.

Dugaan Peruntukan Jalan untuk Pertambangan Dipertanyakan

Dalam pertemuan dan penyampaian aspirasi warga, muncul pula informasi mengenai pengajuan perizinan kegiatan galian di kawasan tersebut. Warga menyebut adanya pengajuan rencana pertambangan atas nama PT APN yang hingga kini menurut keterangan mereka belum tuntas proses perizinannya.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan warga terkait penjelasan Dinas PUTR Kabupaten Sumedang, kawasan yang dipersoalkan disebut merupakan zona resapan air. Karena itu, kegiatan pertambangan di lokasi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius, terutama menyangkut kesesuaian tata ruang dan persyaratan lingkungan.

Warga juga mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang mereka terima, pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi belum memberikan rekomendasi perizinan pertambangan di kawasan tersebut.

Meski demikian, aktivitas pembukaan akses jalan disebut tetap berlangsung. Warga mengaku melihat masuknya empat alat berat yang digunakan untuk pekerjaan pembangunan jalan.

Mereka juga menyebut keterlibatan seorang pengusaha, yang disebut sebagai direktur sekaligus anak kepala desa. Namun, keterkaitan dan kapasitas masing-masing pihak dalam kegiatan tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait.

“Kami masyarakat Desa Legok Kidul menolak adanya kegiatan galian yang tidak jelas perizinannya. Masuknya alat-alat berat untuk membuat akses jalan sangat mengganggu dan dikhawatirkan membahayakan lingkungan. Karena itu, kami meminta kegiatan tersebut dihentikan sampai semuanya jelas,” tegas warga.

Pemkab Turunkan Tim Survei ke Lokasi

Merespons keberatan masyarakat, tim survei dari Pemerintah Kabupaten Sumedang turun langsung ke lokasi. Tim tersebut melibatkan sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, Dinas PUTR, dan BPBD, Senin 16/11/2026

Kehadiran tim diharapkan dapat mengidentifikasi persoalan di lapangan, mulai dari status dan fungsi jalan, kesesuaian tata ruang, dampak terhadap lingkungan, hingga kelengkapan administrasi dan perizinan kegiatan.

Salah seorang anggota tim survei menyampaikan harapannya agar persoalan yang terjadi dapat segera diselesaikan.

“Mudah-mudahan bisa selesai sekarang,” ujarnya.

Namun, di tengah proses survei tersebut, warga mengaku merasa tertekan karena muncul kekhawatiran harus menanggung atau mengganti kerugian kepada pihak pengusaha apabila tetap menolak pembangunan jalan, juga ancaman intimidasi akan dilaporkan kepada pihak kepolisian karena mengganggu proses pembangunan tersebut

Kondisi itu membuat masyarakat berharap pemerintah hadir memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak warga.

Warga menegaskan, persoalan ini bukan sekadar penolakan terhadap pembangunan infrastruktur, melainkan menyangkut transparansi perencanaan, kepastian perizinan, perlindungan lingkungan, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

Mereka meminta seluruh aktivitas pembangunan dievaluasi dan dihentikan sementara sampai ada kejelasan mengenai tujuan pembangunan jalan, status perizinan, serta hasil kajian lingkungan.

Masyarakat juga mendesak pemerintah desa dan pemerintah daerah membuka informasi secara transparan agar tidak muncul dugaan bahwa pembangunan yang diklaim untuk kepentingan agrowisata justru menjadi akses bagi kegiatan pertambangan yang berpotensi merugikan warga.

Hingga berita ini disusun, diperlukan klarifikasi lebih lanjut dari pemerintah desa, pihak pengusaha, serta instansi teknis terkait mengenai tujuan pembangunan jalan, status perizinan, dan hasil survei lapangan.