Sumedang – eltaranews.com, DPD LSM Laskar NKRI Sumedang di bawah pimpinan Yudi Tahyudin mendatangi Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang (PPS), Rabu (16/9/2026). Kedatangan organisasi masyarakat tersebut membawa sejumlah agenda, mulai dari membangun sinergitas dengan pemerintah daerah, menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pembangunan, menyoroti persoalan perizinan, hingga menyikapi sejumlah isu yang tengah menjadi perhatian publik.
Rombongan Laskar NKRI diterima Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumedang Yan Mahal Rizal bersama sejumlah unsur perangkat daerah terkait.
Ketua DPD LSM Laskar NKRI Sumedang, Yudi Tahyudin, mengatakan kedatangan pihaknya merupakan bagian dari upaya memperkenalkan keberadaan organisasi sekaligus membangun komunikasi dan sinergitas dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang.
“Bagaimana kita membangun sinergitas dan sekaligus sosial kontrol menyikapi berbagai hal pembangunan di Kabupaten Sumedang,” kata Yudi.
Dalam pertemuan tersebut, Laskar NKRI menyampaikan sejumlah persoalan yang menurut mereka perlu mendapat perhatian pemerintah, salah satunya terkait perizinan yang dinilai dapat menimbulkan dampak apabila tidak ditangani sesuai ketentuan.
Yudi juga menyoroti rencana kegiatan penggalian di sejumlah wilayah Kabupaten Sumedang. Ia menegaskan, setiap kegiatan pemanfaatan wilayah maupun pembangunan harus mengacu pada regulasi yang berlaku.
“Kemudian rencana-rencana penggalian di beberapa wilayah Sumedang ini benar-benar harus mengikuti tata aturan yang ada di Kabupaten Sumedang dan Provinsi,” ujarnya.
Yudi menegaskan, keberadaan Laskar NKRI tidak semata-mata untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Pihaknya juga mengaku siap mengambil bagian dalam pemberdayaan masyarakat serta mendukung investasi yang dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
“Kami siap dari sisi LSM untuk melakukan pengawasan. Di sisi lain, sebagai fungsi pemberdayaan, kami pun siap menyiapkan investor dan berbagai hal yang sifatnya bisa menunjang pembangunan di Kabupaten Sumedang,” katanya.
Meski demikian, Yudi mengingatkan agar pembangunan tidak dilakukan dengan proses yang justru berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
“Kami sangat menyikapi, jangan sampai terciptanya berbagai pembangunan ini dari dasar rekayasa sehingga berdampak tidak baik terhadap masyarakat,” tegasnya.
Yudi mengungkapkan, Laskar NKRI sebenarnya berharap dapat bertemu langsung dengan Bupati Sumedang dan Wakil Bupati Sumedang untuk menyampaikan keberadaan serta agenda organisasi tersebut.
Namun, pada kesempatan itu rombongan belum dapat bertemu langsung dengan kedua pimpinan daerah dan diterima melalui jajaran pemerintah daerah.
“Bagi kami tidak ada masalah. Tetapi kami berharap bisa bertemu langsung dengan Pak Bupati dan Wakil Bupati tentang keberadaan kami,” ujarnya.
Selain persoalan pembangunan dan perizinan, Laskar NKRI turut menyinggung dinamika yang belakangan berkembang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, termasuk persoalan yang sempat menjadi sorotan publik dan viral di media sosial.
Yudi mengatakan, terlepas dari perkembangan penyelesaian persoalan tersebut, pihaknya menilai dampak sosial dan persepsi masyarakat tetap perlu diperhatikan.
“Isu-isu di pemerintahan Kabupaten Sumedang yang sedikit banyak membuat masyarakat Kabupaten Sumedang ini tidak nyaman, kami Laskar dalam hal itu akan tetap konsen,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa persoalan yang melibatkan Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldilla telah diselesaikan secara kekeluargaan dan dinyatakan selesai. Laporan yang sebelumnya disampaikan ke Polda Jawa Barat juga disebut telah dicabut.
Namun, menurut Yudi, penyelesaian secara hukum tidak serta-merta menghapus perhatian masyarakat terhadap dampak sosial dari sebuah persoalan yang sempat menjadi konsumsi publik.
Ia menyebut masyarakat memiliki ekspektasi terhadap pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir–Fajar Aldilla, terutama menyangkut keteladanan, integritas, dan kehormatan pemimpin daerah.
Karena persoalan tersebut sempat menjadi perhatian luas, Yudi menilai masih ada aspek sosial dan moral yang perlu dicermati, tanpa mengabaikan bahwa penyelesaian hukum telah ditempuh.
“Kami tetap akan bergerak untuk menyikapi hal yang sekarang sedang viral di Kabupaten Sumedang. Karena ini menyangkut moral, menyangkut nama baik orang Sumedang, kehormatan orang Sumedang,” katanya.
Laskar NKRI memastikan akan terus mencermati perkembangan persoalan tersebut sekaligus menjalankan fungsi sosial kontrol terhadap berbagai kebijakan dan pembangunan di Kabupaten Sumedang.
Bagi Laskar NKRI, pengawasan terhadap pemerintah tidak hanya berhenti pada kritik, tetapi juga diikuti upaya membangun komunikasi, pemberdayaan masyarakat, serta mendorong pembangunan yang berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat.